Harga Pertamax Tembus Rp 16.250, Purbaya: “Nggak Akan Semua Beralih ke Pertalite”

Kabar harga Pertamax naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter langsung memantik reaksi dari berbagai pihak. Kenaikan ini bukan angka kecil,selisihnya hampir Rp 4.000 per liter, dan bagi pengguna kendaraan yang rutin mengisi bensin setiap minggu, angka itu cukup terasa di kantong. Wajar kalau banyak yang langsung bertanya: apakah ini saatnya pindah ke Pertalite?

Pertanyaan itu rupanya sudah sampai ke telinga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/6/2026), ia memberikan pernyataan yang terkesan santai tapi penuh keyakinan.

Purbaya: Ada yang Pindah, tapi Tidak Semua

Dalam keterangannya, Purbaya mengakui bahwa migrasi ke Pertalite memang akan terjadi. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Kenaikan harga BBM nonsubsidi sekencang ini tentu mendorong sebagian konsumen untuk mempertimbangkan ulang pilihan bahan bakarnya.

“Kita nggak hitung potensi tambahan beban anggaran subsidi, tetapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah. Cuma kan harusnya nggak semuanya pindah,” ujarnya dengan nada datar.

Ia juga menambahkan alasan mengapa ia tak terlalu khawatir soal gelombang perpindahan masif ke BBM bersubsidi: “Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax.” Logika ini memang ada benarnya. Pemilik kendaraan dengan mesin berkompresi tinggi,terutama mobil-mobil keluaran terbaru,disarankan produsen untuk menggunakan bahan bakar dengan oktan minimal 92 ke atas. Pertalite berada di angka RON 90, sedangkan Pertamax di RON 92.

Artinya, berpindah ke Pertalite bukan hanya soal harga, tapi ada risiko jangka panjang terhadap performa mesin. Setidaknya itu yang menjadi landasan optimisme Purbaya soal Purbaya Pertalite.

Dampak Kenaikan Pertamax terhadap Beban Subsidi BBM

Yang menarik,dan mungkin sedikit mengejutkan,adalah pengakuan bahwa Kementerian Keuangan belum menghitung potensi tambahan beban anggaran subsidi BBM akibat peralihan konsumen ini. Belum ada pula analisis resmi mengenai dampaknya terhadap APBN subsidi BBM secara keseluruhan.

Ini tentu menimbulkan pertanyaan tersendiri. Harga Pertamax naik bukan keputusan kecil, dan potensi “tsunami migrasi” ke Pertalite yang harganya masih bertahan di Rp 10.000 per liter sudah ramai diperbincangkan sejak sebelum kebijakan ini resmi diumumkan. Banyak ekonom dan pengamat energi sudah sejak awal mengingatkan bahwa selisih harga yang terlalu jauh antara BBM subsidi dan nonsubsidi bisa memicu lonjakan konsumsi Pertalite yang membebani APBN.

Sebagai gambaran, menurut data Kementerian ESDM, konsumsi Pertalite secara nasional sudah berada di kisaran 28–30 juta kiloliter per tahun. Jika sebagian kecil saja dari pengguna Pertamax,yang jumlahnya jutaan kendaraan,beralih ke Pertalite, angka itu bisa melonjak signifikan. Dan setiap liter Pertalite yang terjual membawa konsekuensi subsidi yang ditanggung negara.

Selisih Harga yang Menganga

Mari kita lihat gambaran konkretnya. Pertamax Rp 16.250 versus harga Pertalite Rp 10.000,selisihnya Rp 6.250 per liter. Kalau rata-rata konsumen mengisi 20 liter per minggu, perbedaan pengeluaran bahan bakarnya mencapai Rp 125.000 per minggu, atau sekitar Rp 500.000 per bulan. Bagi kelas menengah yang sedang mengetatkan ikat pinggang, angka ini bukan sekadar statistik.

Fenomena pengguna Pertamax pindah ke Pertalite bukan hal baru. Ini pernah terjadi sebelumnya ketika harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan cukup tajam. Pola yang sama berulang: harga naik, sebagian konsumen berpindah, beban subsidi membengkak, dan akhirnya pemerintah kembali harus menyesuaikan kebijakan distribusi BBM bersubsidi.

Mengapa Tidak Semua Akan Beralih?

Terlepas dari kekhawatiran di atas, argumen Purbaya soal loyalitas teknis pengguna Pertamax punya landasan yang cukup kuat. Di Indonesia, pertumbuhan penjualan kendaraan baru dengan mesin modern terus meningkat. Mayoritas mobil yang diproduksi dan dijual dalam lima tahun terakhir sudah dirancang untuk bahan bakar dengan oktan tinggi.

Pabrikan seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, hingga merek-merek asal Eropa dan Amerika secara tegas mencantumkan rekomendasi bahan bakar minimum RON 92 di buku manual kendaraannya. Beberapa bahkan mensyaratkan RON 95 ke atas. Menggunakan Pertalite RON 90 pada mesin-mesin ini bukan hanya soal performa yang menurun, tapi juga bisa mempercepat kerusakan komponen seperti katup dan sistem injeksi bahan bakar.

Jadi memang ada segmen pengguna yang, mau tidak mau, tetap akan memilih Pertamax bukan karena kesetiaan pada brand, melainkan karena kebutuhan teknis kendaraannya. Ini yang menjadi pegangan optimisme Purbaya bahwa dampak kenaikan Pertamax terhadap subsidi tidak akan terlalu besar.

Tapi Siapa yang Benar-benar Akan Bertahan?

Kalau ditelaah lebih jauh, segmen yang benar-benar “terpaksa” tetap menggunakan Pertamax adalah mereka yang memiliki kendaraan dengan spesifikasi teknis yang tidak memungkinkan downgrade bahan bakar. Sementara itu, pengguna kendaraan lama,terutama sepeda motor dan mobil keluaran lebih dari sepuluh tahun lalu,punya keleluasaan yang lebih besar untuk berpindah tanpa risiko kerusakan mesin yang berarti.

Dan segmen inilah yang kemungkinan besar akan menjadi bagian dari “beberapa persen” yang diakui Purbaya sendiri akan beralih. Bukan jumlah yang sepele, apalagi kalau dikalikan dengan jutaan kendaraan yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Apa yang Seharusnya Dihitung Pemerintah?

Situasi ini sebenarnya memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: kenapa kalkulasi soal dampak ke APBN subsidi BBM belum dilakukan, padahal kebijakan sudah berjalan? Kenaikan BBM nonsubsidi naik hampir 32% dari harga sebelumnya bukan keputusan yang bisa dilepaskan dari konsekuensi fiskalnya begitu saja.

Subsidi BBM memang sudah lama menjadi salah satu pos anggaran yang paling rentan terhadap perubahan perilaku konsumen. Ketika selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi melebar terlalu jauh, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa volume konsumsi BBM bersubsidi selalu melonjak,dan itu artinya tagihan subsidi ikut membengkak.

Memang, pemerintah memiliki mekanisme seperti pembatasan pembelian Pertalite berbasis nomor polisi kendaraan yang sempat diwacanakan. Tapi sejauh ini belum ada kebijakan konkret yang berjalan efektif untuk mencegah kebocoran subsidi ke segmen yang seharusnya mampu membeli BBM nonsubsidi.

Pada akhirnya, harga Pertamax naik adalah keputusan yang tidak bisa dilihat secara parsial. Ada efek domino yang mengikutinya,dari perilaku konsumen, hingga beban fiskal negara. Dan pernyataan optimis seorang menteri, betapapun logisnya, tetap perlu ditopang oleh data dan analisis yang solid. Tanpa itu, optimisme bisa berubah jadi kejutan yang tidak menyenangkan di kemudian hari.

Sumber referensi: Pernyataan resmi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR, Jakarta (11/6/2026); Data konsumsi BBM Kementerian ESDM; Rekomendasi spesifikasi bahan bakar dari berbagai pabrikan kendaraan.